METODE PENETAPAN HUKUM DALAM JUAL BELI BITCOIN (Analisis Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Bahsul Masail)

Amali, Ahmad Zakaria Syahida and Sabiq, Fairuz (2023) METODE PENETAPAN HUKUM DALAM JUAL BELI BITCOIN (Analisis Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Bahsul Masail). Masters thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Text TESIS AHMAD ZAKARIA (HES, 204061019).pdf Download (1MB)

Abstract

Bitcoin merupakan komoditas digital yang berbasis pada kriptografi, atau dapat disebut sebagai mata uang virtual atau mata uang digital, yang itu dipakai oleh para penggunanya untuk alat dalam bertransaksi dan berinvestasi. Di Indonesia sendiri penggunaan bitcoin tidak hanya persoalan dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi, akan tetapi sudah memasuki area pembahasan fikih. Hal yang menarik yang berkaitan dengan ini adalah respons dari kalangan para Ulama dan beberapa organisasi besar di Indonesia dalam memberikan sikap terhadap hukum bitcoin. Diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Komisi Fatwa yang menetapkan bahwasanya penggunaan bitcoin sebagai alat tukar adalah haram disebabkan terdapat unsur gharar dan dharar, tidak diakui oleh Pemerintah sebagai alat tukar dan rawan dijadikan tindak kejahatan terutama cyber crime. Fatwa dari MUI ini berbeda dengan hasil Bah}s|ul Masa>il Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang berpandangan bahwasanya bitcoin sebagaimana pandangan fikih yang digunakan sebagai alat tukar dan investasi adalah sesuatu yang sah dan boleh dipergunakan untuk bertransaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istinba>t} hukum apa yang digunakan dalam menetapkan hukum penggunaan bitcoin dalam jual beli pada fatwa MUI dan PWNU Jawa Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu dengan menjadikan referensi pustaka dan dokumen yang relevan dalam penelitian ini. Adapun sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data penulis memakai studi kepustakaan melalui dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskritif analisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa MUI secara tegas mengharamkan bitcoin dikarenakan terkandung gharar, dharar dan qimar didalamnya. Dan dalam metode penetapan hukumnya, MUI menggunakan al-Qur’an, Sunnah dan Pendapat Ulama. Sedangkan LBM PWNU Jawa Timur menetapkan bitcoin sebagai mata uang digital yang mempunyai nilai karena memenuhi unsur harta dan boleh digunakan untuk bertransaksi dan berinvestasi. Dan dalam metode penetapan hukumnya, LBM PWNU Jawa Timur menggunakan metode ilhaqi, yaitu dengan menyamakan sesuatu yang sedang dicari jawaban hukumnya dengan persoalan yang sudah ada ketetapan hukumnya. keyword: Fatwa, MUI, Bahsul Masail, Nahdhatul Ulama, Bitcoin

Actions (login required)

View Item