SISTEM KERJA KONTRAK OUTSOURCING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PERSPEKTIF IJA<RAH DAN WAKALA>H

SYARIF, HIDAYATULLAH and Ismail, Yahya (2018) SISTEM KERJA KONTRAK OUTSOURCING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PERSPEKTIF IJA<RAH DAN WAKALA>H. skripsi thesis, IAIN Surakarta.

[img]
Preview
Text
SYARIF HIDAYATULLAH.pdf

Download (853kB) | Preview

Abstract

Syarif Hidayatullah, 142111057, “SISTEM KERJA KONTRAK OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PERSPEKTIF IJA<RAH DAN WAKALA>H” Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 64,65 dan 66 berisikan mengenai pengaturan sistem outsourcing di indonesia, Isi keseluruhan ketentuan tersebut terdiri dari 3 pasal yakni dari Pasal 64, 65 dan 66. Ketentuan Pasal 64 berbunyi: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Rumusan ketentuan dalam pasal pembrongan dan penyedia jasa pekerja yang kemudian dikenal menjadi outsourcing. Jenis penelitian inimerupakan penelitian pustaka dengan pendekatan pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti yaitu sistem Outsourcing dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64, 65, dan 66 Tentang Ketenagakerjaan kemudian dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah sumber kepustakaan dari sumber primer maupun sekunder, untuk kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa dalam analisis sistem outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64,65 dan 66 masih ada kekurangan dalam permasalahan keadilan dalam perjanjianya, karena tidak adanya aturan yang secara eksplisit menjelaskan secara tuntas mengenai sistem outsourcing di indonesia, dari ketidak jelasan peraturan mengenai outsourcing akan berdampak kepada perjanjian yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian, adapun kurang tegasnya sangsi dalam pelanggaran perkerutan tenaga kerja juga akan berdampak pada ketidak sejahteraan dan keterpaksaan dalam berserikat.

Item Type: Thesis (skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Depositing User: Maha siswa
Date Deposited: 18 Dec 2018 01:17
Last Modified: 18 Dec 2018 01:17
URI: http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2348

Actions (login required)

View Item View Item